eJournal Ilmu Pemerintahan, 2 (4) 2014: 3092 -3104
ISSN 0000-0000ejournal.ip.fisip.unmul.org
© Copyright 2014

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PLN KOTA BALIKPAPAN

Odi Setiawan

Abstrak

Odi Setiawan, Penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-Procurement) di PLN Kota Balikpapan, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si dan Bapak Budiman, S.IP, M.Si.
	 Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) di PLN Kota Balikpapan serta mengetahui bagaimana output, outcome dan dampak dari penerapan e-Procurement di PLN Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data di lapangan, wawancara dengan berbagai informan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN Kota Balikpapan telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement). Hal tersebut dapat dilihat dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta fairness. Adapun yang menjadi output, outcome dan dampak adalah adanya jumlah dan jenis pekerjaan yang terinci, terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, adanya pengoptimalisasian waktu proses pengadaan barang dan jasa, terbentuknya data keamanan barang dan jasa, terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan, terhindarnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara panitia, peserta dan pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ), hasil paket pekerjaan optimal dan target PBJ tahun bersangkutan terpenuhi, adanya penekanan biaya dari penggunaan sisi barang dan jasa, satuan kerja dan penyedia barang dan jasa, terciptanya kompetisi yang adil, berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN.

Kata Kunci:	Good Corporate Governance, Pengadaan, e-Procurement, PLN Kota Balikpapan.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa pengadaan barang dan jasa yang di lakukan oleh pemerintah selama ini masih sarat dengan KKN. Sebagaimana di kemukakan oleh Bank Dunia, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia adalah : belum jelasnya aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa, lemahnya implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, kapasitas pelaksana di lapangan belum memadai, lemahnya pengawasan dan tidak transparannya proses tender. Selain sumber dari birokrasi, persoalan pengadaan barang dan jasa juga muncul karena para vendor belum memahami secara baik hak dan kewajiban mereka. Upaya memenangkan tender untuk mendapatkan pekerjaan seringkali di lakukan dengan cara-cara yang tidak wajar misalnya menjanjikan “pembagian keuntungan” atau pengaturan pelaksanaan tender yang kemudian terkenal dengan nama “arisan tender”. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut pemerintah melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan diterbitkanya berbagai peraturan pelaksanaan Kepres 80/2003 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepres ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari peraturan pengadaan barang dan jasa yang sudah ada sebelumnya, yaitu: Kepres 18/2000. Tujuan dari diberlakukannya Kepres 80/2003 tersebut agar pengadaan barang/jasa dapat lebih efesien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Apa yang ingin di wujudkan dari diberlakukanya Kepres 80/2003 memang tidak terlepas dari konsekuensi makin demokratisnya kehidupan bernegara di Indonesia. Demokrasi pada dimensi politik tersebut juga menghendaki diberlakukanya demokrasi pada aspek yang lain, terutama dalam kehidupan birokrasi. Idealisasi dari makin demokratisasinya birokrasi publik di Indonesia adalah diwujudkannya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance (GG). GG dengan berbagai macam prinsipnya seperti efektivitas, efesiensi, partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan seterusnya memang menjadi sumber inspirasi utama lahirnya Kepres 80/2003  tersebut. (e-Procurement di Indonesia, KPK, 2008)
Namun sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia ternyata masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres 80 tahun 2003, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan korupsi di setiap tahapannya. Kelemahan tersebut terbukti dengan begitu besarnya kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditangani oleh KPK. Merujuk pada hasil pantauan ICW, perkara korupsi di Indonesia pada semester I 2013 ada 29 kasus. Sedangkan semester II sebanyak 267 kasus, dengan 114 kasus diantaranya terkait PBJ pada tersangka berjumlah 314 orang. 
Selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah tidak ada pengawasaan maksimal sehingga di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. Proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 30 persen setiap tahunnya, denga peningkatan sekitar 10 persen per tahun. (Indonesia Procurement Watch, 2013)
Berdasarkan catatan kasus korupsi PBJ yang ada di Indonesia serta sejak multi krisis yang terjadi dan era reformasi tahun 1998, sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, maupun dengan bantuan berbagai lembaga keuangan internasional, namun sampai saat ini belum berhasil secara optimal. Berpijak dari kondisi yang telah diutarakan tersebut, maka salah satu strategi dalam mencari solusi yang sampai saat ini sedang aktual, yaitu memberdayakan korporasi, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, melalui implementasi Corporate Governance secara nyata, bukan hanya sekedar retorika. Pemerintah mulai melakukan perubahan yang ditujukan untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (good governance) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih demokratis. Dalam kKeputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-117/M-Mbu/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di jelaskan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usahan dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika, sedangkan stakeholders, adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, direktur, dan pihak berkepentingan lainnya. (dalam Sedarmayanti, 2012)
Dengan ada peraturan tersebut BUMN diwajibkan untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran perusahaan dengan dukungan IT. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut, peran aktif Direksi dan Manajemen Puncak BUMN dalam pendayagunaan TI dapat terealisasi dan terimplementasikan dalam proses IT Governance. Salah satu bentuk penerapan dari IT Governance adalah e-Procurement atau e-Tendering yang merupakan wujud hubungan government-to-business (G2B) dari pemasok / penyedia barang / jasa ke instansi pemerintah melalui internet dan wujud hubungan citizen-to-government (C2G) yang mana masyarakat mendapatkan akses untuk memantau proses pengadaan barang dan jasa yang di lakukan oleh Instansi Pemerintah. Lewat internet ini, mekanisme penadaan barang dan jasa dapat dilakukan  secara on-line (real time). E-Procurement adalah proses pengadaan barang / jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/ internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Saat ini, e-Procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan e-Procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan. Hal tersebut di karenakan sistem elektronik tersebut mendapat sertifikai secara internasional. (Kaihatu, T. S. : 2006)
Melihat penerapan good corporate governance pada BUMN dan penerapan e-Procurement didalamnya, dan dengan observasi awal yang telah dilakukan penulis pada PLN Kota Balikpapan ditemukan bahwa PLN  sebagai panitia pengadaan telah dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara serta menerapan sistem pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme elektronik atau e-Procurement.
	Berdasarkan uraian diatas beberapa fenomena yang terjadi diantaranya, adanya jumlah dan jenis pekerjaan yang terinci, terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, adanya pengoptimalisasian waktu proses pengadaan barang dan jasa, terbentuknya data keamanan barang dan jasa, terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan, terhindarnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara panitia, peserta dan pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ), hasil paket pekerjaan optimal dan target PBJ tahun bersangkutan terpenuhi, adanya penekanan biaya dari penggunaan sisi barang dan jasa, satuan kerja dan penyedia barang dan jasa, terciptanya kompetisi yang adil, berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN, peningkatan kesempatan kerja kepada setiap perusahaan yang ikut lelang, serta adanya penghargaan dan kepercayaan publik. 
	Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah kajian ilmiah serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di PLN Kota Balikpapan.

KERANGKA DASAR TEORI
1.	Good Corporate Governance
Good Corporate Governance Menurut Adrian (2011) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Sementara itu, OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) (dalam “Corporate Governance: A Frame Work For Implementation”, 1999) memberikan pengertian Good Corporate Governance sebagai suatu bentuk hubungan antara manajemen suatu perusahaan, board of directors, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Hubungan ini meliputi berbagai aturan dan insentif terbentuknya struktur dan tujuan perusahaan yang pasti, dan cara mencapai tujuan serta pengawasaan kerja perusahaan. Corporate Governance yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan antara dalam pengendalian perusahaan, sehingga dapat ditekan seminimal mungkin peluang-peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan, menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan aset dan sumber daya lainnya sehingga dicapai hasil usaha yang maksimal. 
a.	Konsep Good Corporate Governance
Menurut Adrian (2011) Konsep GCG pada intinya adalah : Pertama, Internal Balance antar organ perusahaan RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Kedua, Eksternal Balance, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders. 
b.      Penerapan Good Corporate Governance
Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan (Achmad, 2005) adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. 
c.	Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Pemerintah Indonesia (Indra dan Ivan, 2006) menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap keterpurukan keuangan dan moneter negara sangat signifikan. Atas dasar hal tersebut, sepanjang tahun 2002, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan tentang kewajiban menerapkan corporate governance di lingkungan.
           Disini (Achmad, 2005) secara umum ada lima prinsip dasar GCG yaitu: transparency, acciuntability, responsibility, independency, dan fairness. 
1.	Transparency (Keterbukaan Informasi)
Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perbincangan prinsip ini sendiri sangatlah menarik. Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan dalam menjalankan prinsip ini. Semisal, adanya kekhawatiran perusahaan bahwa jika ia terlalu terbuka, maka strateginya dapat diketahui pesaing sehingga membahayakan kelangsungan usahanya. Dalam mewujudkan tranparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dam tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang  material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat dilakukan.
2.	Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.Bila prinsip accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem (benturan kepentingan peran). 
3.	Responsibilitas
Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaiangan yang sehat. 
4.	Independensi (Kemandirian)
Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa beturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.Independensi terutama sekali penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.
5.	Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)
Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (fairness) bia didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investasi khususnya pemegam aham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru merger, akuisis, atau pengambil-alihan perusahaan lain. 

2.	Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-Procurement)
Secara umum e-Proc adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasian organisasi secara elektronik (oliviera, 2001). E-Proc dalam pengertian umum diterapkan pada sistem database yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian (Croom&Brandon-Jones, 2005). Sementara Neef, (2001) mengidentifikasikan e-Proc sebagai: pengadopsian sistem berbasih internet dalam proses pembelian. Penerapan e-Proc disektor publik sebenarnya diadopsi dari penerapan e-Proc dibidang bisnis. Meningkatnya tingkat persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi e-Proc sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan (Majdalawieh&Bateman, 2008).

3.	Implementasi e-Procurement
a.	Pelaksana Teknis e-Procurement
Tahap implementasi e-Procurement merupakan tahapan proses pengadaan secara elektronik yang telah dioperasionalkan oleh LPSE di wilayah kerja masing-masing, sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan (Sobary, 2008).
b.	Pelaku e-Procurement dan aktivitasnya
Ada beberapa aktor yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan lelang, sehingga perlu memiliki pemahaman terhadap sistem aplikasi LPSE secara benar, karena para aktor tersebut yang akan terlibat langsung sebagai pengguna atau user dari sistem aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (Sobary, 2008). Aktor-aktor tersebut antara lain :
1.	Publik : adalah badan usaha/perusahaan yang berminat untuk menjadi peserta lelang.
2.	PPE (Pusat Pelayanan Elektronik) yaitu pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan.
3.	Certificate Authority (CA) : bertugas untuk memberikan jaminan keamanan baik kepada rekanan maupun panitia. CA juga memberikan kepastian kepada rekanan bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat di buka oleh panitia sebelum tanggal yang ditentukan. Untuk saat ini LPSE pusat bekerja sama dengan lembaga sandi negara untuk mengembangkan CA.
4.	Agency : institusi yang ikut dalam LPSE Nasional (misalnya kementrian negara, pemerintah provinsi).
5.	Verifikator : merupakan pejabat yang bertugas untuk menangani mendaftaran publik menjadi rekanan.
6.	PPK (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang/jasa.
7.	Panitia : adalah tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa disetiap instansi yang akan melakukan pengadaan barang/jasa. Tugas-tugasnya antara lain : menyusun lelang dan upload dokumen lelang; meminta persetujuan PPK atas klasifikasi lelang; melakukan Aanwijzing; membuat Addendum (jika ada refisi dokumen lelang); mendownload dokumen lelang; melakukan evaluasi dokumen penawaran; mengusulkan calon pemenang.
8.	Rekanan/penyedia barang dan jasa adalah peserta lelang yang ikut berpartisipasi sebagai peserta lelang. Tugasnya; melakukan registrasi; mengirim kualifikasi perusahaan; mendaftar lelang dan mendownload dokumen lelang; mengirim pertanyaan (jika perlu saat Aanwijzing); upload dokumen penawaran; memberi sanggahan jika perlu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi, analisis dokumen, wawancara, dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Di PLN Kota Balikpapan. Adapun fokus dari penelitian ini :

Penerapan Good Corporate Governance:
Adapun penerapan prinsip good corporate governance di PLN Kota Balikpapan meliputi:
1.	 Prinsip Transparansi
	Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan di PLN Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa prinsip good corporate governance yang transparansi telah sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/Mbu/2012 Tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Penerapan good corporate governance oleh PLN Kota Balikpapan selaku panitia pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) telah terlaksana, dengan memberikan akses dan informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kepada para peserta lelang melalui sistem online yang dapat dengan mudah diakses melalui media internet. Informasi yang diberikan berupa paket pekerjaan yang dilelangkan, unit, lokasi lelang, jadwal undangan pelelangan, kualifikasi dsb.
2.	  Prinsip Akuntabilitas
	Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan di PLN Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa prinsip good corporate governance yang akuntabilitas telah terlaksana dapat dilihat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) di PLN Kota Balikpapan yang merupakan bagian dari satuan kerja PLN Wilayah Kalimantan Timur yang menerima penghargaan atas ISO 9001 : 2001 dan ISO 9001 : 2000 mengenai masalah sistem manajemen mutu. Diraihnya penghargaan tersebut membuktikan terjadinya peningkatan semangat kerja karyawan karena adanya kejelasan kerja pada semua penggerak jalannya kegiatan perusahaan yang didalamnya termasuk panitia pengadaan, sehingga tercapai efisiensi sesuai dengan tujuan dari penerapan prinsip akuntabilitas pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Yang kedua, berhasilnya PLN Wilayah Kalimantan Timur yang didalamnya ada satuan kerja PLN Kota Balikpapan dalam membuat sistem kerja dalam organisasi menjadi standar yang terdokumentasi. Ketiga, berhasil dipahaminya berbagai kebijakan dan prosedur operasi yang berlaku diseluruh organisasi. Serta terciptanya pemonitoran atas kualitas pelayanan organisasi terhadap mitra kerja.
3.	Prinsip Responsibilitas
	Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan di PLN Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa prinsip good corporate governance yang akuntabilitas telah terlaksana. Melalui responsibilitas, PLN Kota Balikpapan selaku BUMN dapat memberikan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/Mbu/2012 Tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pengelolaan yang dijalankan atas setiap tujuan dari yang ingin dicapai oleh perusahaan. Untuk semua PLN termasuk PLN Kota Balikpapan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam hal pengelolaan perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan pada stakeholders, maka semua stakeholders baik itu meliputi masyarakat umum ataupun yang termasuk sebagai peserta lelang apabila menemukan hal-hal pada pengelolaan PLN yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat, maka masyarakat dapat melaporkan dalam hal memberikan keluhan atau saran dengan cepat tanpa adanya batasan waktu yang tentunya akan langsung dengan cepat ditanggapi oleh PLN. Dengan kata lain, untuk semua PLN termasuk PLN Balikpapan dalam memberikan pertanggungjawaban telah terlaksana, dapat dilihat dari komitmen PLN dalam memberikan tanggapan atas setiap keluhan/saran yang ditujukan kepada PLN dengan cepat dan baik. 

4.	Prinsip Independensi (Kemandirian)
	Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan di PLN Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa prinsip good corporate governance yang independensi telah terlaksana. Dapat dilihat dari semua PLN termasuk PLN Balikpapan memiliki komitmen untuk mewujudkan PLN yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang salah satunya diwujudkan melalui tidak menerima intervensi dalam bentuk suap, gratifikasi dsb dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan PLN. Program PLN bersih ini sendiri bertujuan untuk menerapkan prinsip GCG dan anti korupsi dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan. Ruang lingkup kerjasama meliputi reformasi pengadaan barang dan jasa dan reformasi pelayanan pelanggan. PLN dengan asistensi TII memulai program PLN Bersih ini dengan pemetaan potensi korupsi, pemetaan potensi gratifikasi hingga deklarasi bersama komitmen anti korupsi antara PLN dengan para mitra kerja PLN, termasuk juga para pejabat di semua Unit PLN. 
5.	Prinsip Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)
	Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan di PLN Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa prinsip good corporate governance yang fairness telah terlaksana. Bentuk nyata pelaksanaan dari prinsip tersebut dapat dilihat dari, apabila sepanjang perusahaan telah melakukan registrasi online guna mendaftar menjadi salah satu peserta lelang maka perusahaan tersebut secara otomatis memiliki hak-hak yang sama dengan perusahaan lain yang juga mendaftar peserta lelang. Salah satu hak yang diberikan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh panitia pengadaan PLN Kota Balikpapan ialah perusahaan selaku peserta lelang dapat bersaing satu sama lain dengan saling memberikan harga penawaran yang kompetitif.
Output dari penerapan e-Procurement :
	Ada banyak hasil jangka pendek atau output yang diperoleh dari penerapan e-Procurement oleh PLN Kota Balikpapan, yang pertama adanya jumlah dan jenis pekerjaan yang terinci, selanjutnya terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, yang ketiga adanya pengoptimalisasian waktu proses pengadaan barang dan jasa, kemudian terbentuknya data keamanan barang dan jasa, dan selanjutnya terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan. Setelah hasil-hasil jangka pendek atau hasil output yang kami peroleh selaku PLN Kota Balikpapan tentunya akan menghasilkan keberhasilan berupa hasil lanjutan yang berbentuk jangka panjang yang disebut outcome. 
Outcome dari penerapan e-Procurement :
	Hasil-hasil outcome tersebut terdiri dari, yang pertama terhindarnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara panitia, peserta, dan pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ), yang kedua hasil paket pekerjaan optimal dan target PBJ tahun bersangkutan terpenuhi, selanjutnya adanya penekanan biaya dari penggunaan sisi barang dan jasa, satuan kerja dan penyedia barang dan jasa, serta terciptanya kompetisi yang adil.
Dampak dari penerapan e-Procurement :
	Dampak atau hasil akhir keseluruhan yang diperoleh PLN Kota Balikpapan dan secara umum untuk PLN di berbagai daerah karena telah menerapkan eProcurement, antara lain dampak yang diperoleh adalah berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN, meningkatnya kesempatan kerja kepada setiap perusahaan yang ada di berbagai daerah baik perusahaan kecil, kelas menengah hingga keatas. Kemudian yang terakhir adanya kepercayaan dari publik atau masyarakat yang kami peroleh. 

PENUTUP
Kesimpulan
	Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) di PLN Kota Balikpapan sudah diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu:
1.	Penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) di PLN Kota Balikpapan dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi mengenai apa-apa saja yang ada didalam jalannya proses tender atau lelang telah terpenuhi dan tersedia secara online yang terintegrasi secara nasional melalui website e-proc.pln.co.id, seperti penjelasan mengenai pekerjaan yang dilelangkan, lokasi lelang, unit serta kualifikasi lelang yang diperlukan yang tentunya dapat dengan mudah diakses oleh para perusahaan selaku peserta lelang. 
2.	Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di PLN Kota Balikpapan dapat dilihat dari PLN Kota Balikpapan selaku panitia pengadaan dalam melakukan pengadaan telah ada kejelasan kerja pada semua penggerak jalannya kegiatan perusahaan, adanya sistem kerja dalam organisasi yang terdokumentasi. Serta terciptanya pemonitoran atas kualitas pelayanan organisasi terhadap mitra kerja.
3.	Penerapan prinsip Responsibilitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di PLN Kota Balikpapan dapat dilihat dari standar kerja panitia pengadaan yang sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta sesuai Keputusan Direksi PT. PLN nomor 305 K/Dir/2010 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang telah ditetapkan. Melalui standar kerja baku tersebut dijelaskan apa-apa saja yang menjadi fungsi, pokok dan tugas dari masing-masing panitia pengadaan maupun peserta lelang, seperti syarat-syarat peserta pengadaan, kualifikasi dari pengadaan yang dilelangkan, ruang lingkup, serta bentuk pertanggungjawaban.
4.	Penerapan prinsip Independensi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di PLN Kota Balikpapan dapat dilihat dari professionalnya kinerja panitia pengadaan yang menekankan dengan sangat keras bahwa mereka menentang adanya intervensi dari pihak manapun baik dari pihak internal maupun eksternal atas setiap pengambilan keputusan dari jalannya proses lelang. Melalui program PLN BERSIH terlihat komitmen PLN bahwa PLN dalam bekerja benar-benar tidak menerima segala bentuk intervensi, gratifikasi, serta suap dalam bentuk apa pun atas setiap pengambilan keputusan.
5.	Penerapan prinsip Fairness dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di PLN Kota Balikpapan dapat dilihat dari pemberian perlakuan yang sama adil dan setara terhadap setiap perusahaan yang ikut sebagai peserta lelang sepanjang mereka memenuhi setiap syarat teknis dan kualifikasi dari lelang yang ada maka hal tersebut merupakan bentuk dari perlakuan yang mencerminkan kesetaraan serta kewajaran yang diberikan dari panitia pengadaan terhadap peserta lelang. Semua perusahaan bebas ikut mendaftar lelang asalkan telah melakukan registrasi secara online dan memenuhi semua syarat teknis dan kualifikasi yang ada terlebih dahulu.
6.	Hasil output jangka pendek yang diperoleh PLN Kota Balikpapan yang terdiri antara lain, lebih terperincinya jumlah dan jenis pekerjaan yang dilelangkan, terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, adanya pengoptimalisasian waktu proses pengadaan barang dan jasa, terbentuknya data keamanan baran dan jasa, serta terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan.
7.	Outcome hasil lanjutan atau hasil jangka panjang yang diperoleh PLN Kota Balikpapan melalui penerapan e-Procurement antara lain, terhindarnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara panitia, peserta dan pengelola pengadaan barang dan jasa, hasil paket pekerjaan optimal dan tahun yang bersangkutan terpenuhi, adanya penekanan biaya dari pengunaan sisi barang dan jasa, satuan kerja dan penyedia barang dan jasa. Terciptanya kompetisi yang adil.
8.	Dampak atau hasil akhir yang diperoleh melalui penerapan e-Procurement oleh PLN Kota Balikpapan antara lain, berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN, peningkatan kesempatan kerja kepada setiap perusahaan yang ikut lelang, serta adanya penghargaan dan kepercayaan dari publik.

Saran
Adapun saran-saran yang harus dilakukan oleh PLN Kota Balikpapan selaku pejabat pembuat lelang dalam penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) adalah sebagai berikut:

1.	Seharusnya sistem ini bisa diakses oleh publik dalam hal ini masyarakat. Karena, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PLN hanya bisa diakses panitia pengadaan dan peserta lelang saja. Contohnya untuk pelaksanaan penjelasan pekerjaan hanya dapat dilihat oleh peserta lelang.
2.	Dokumen penawaran dan kelengkapannya dibuat agar juga dapat diakses langsung oleh publik. Karena hal tersebut juga membantu masyarakat atau publik untuk mengevaluasi jalannya proses lelang.
3.	Untuk masyarakat seharusnya diberikan ruang dengan dimudahkannya mampu mengakses setiap informasi yang ada pada setiap paket pekerjaan yang dilelangkan tanpa harus login menggunakan password seperti para peserta lelang. Karena sebagai contoh misalnya tentang informasi mengenai mengapa ada perusahaan yang kalah dalam penawaran.

Daftar Pustaka
Dokumen Negara:
___________  1999,	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor     22 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta 
____________2004,	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor   32 Tentang  Pemerintah Daerah, Jakarta 
____________2003, 	Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 80 Tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta
__________2002, 	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-117/M-Mbu Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jakarta
__________ 2007, 	Mencegah Korupsi melalui e-Procurement. KPK, Jakarta
__________2010	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
__________2012	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/Mbu/2012 Tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jakarta

Sumber Buku: 
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur penelitian: Edisi V, Rineka Cipta, Jakarta
Bruno, Giuseppe. et.al 2005. “Analys of public E-Procurement”. Journal of public Procurement
Croom, Simon R dan Brandon-Jones, Alistair. 2005. ”Key Issue In-E-Procurement: Prcurement Implementation and Operation In The Public Sector”. Journal of Public Procurement.
Daniri, Achmad. 2005. Good Corporate Governance – Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia: Edisi I, Ray Indonesia, Jakarta
Kaihatu, T. S., 2006, “ Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”,
MacManus, Susan A. 2002. “ Understanding The Incremental Nature of  E-Procurement Implementation At the State and Local Level.
Majdalawieh, Munir dan Bateman, Robert. 2008. “ Tejari And E-Procurement: Moving to Paperless Business Procesess”. Journal of information technology Case and Application Research.
Moeleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
	,2006. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Neef, D. 2001. E-Procurement: from Strategy to Implementation. Upper saddle River, NJ: Financial Times Pretince Hall Books
Oliveira, Luis M S. Dan Amorim, Pedro Patricio. 2001. “ Public E-Procurement”. International Financial Law Review.
Sadarmayanti, 2012. Good Corporate Governance “ Kepemerintahan yang baik” & Good Corporate Governance “ Tata Kelola Perusahaan yang baik” Bagian ketiga: Cetakan kedua, CV. Mandar Maju, Jakarta
Sobary, Mohamad. 2008. E-Procurement di Indonesia – Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung 
Sutedi, Adrian, 2011. Good Corporate Governance: Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta 
Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan, 2006. Penerapan Good Corporate Governance – Mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha: Edisi I, Kencana, Jakarta
Sumber Internet:
Artikel bpk.go.id http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/70-PERSEN-KORUPSI-INDONESIA-DARI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA_ok.pdf  (diakses tanggal 27 Januari 2014)
e-Procurement PLN, http://eproc.pln.co.id/ (diakses tanggal 22 Januari 2014)